WFH ASN Diterapkan, Ketua DPRD Jateng: Jangan Sekadar Slogan!

Murianews, Semarang – Kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diterapkan setiap Jumat. Dalam pelaksanaannya, Ketua DPRD Jateng Sumanto memberikan peringatan penting.

Usai menghadiri pelantikan DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Karanganyar, Sabtu (11/4/2026), Sumanto mengingatkan agar kebijakan tersebut tak sekadar slogan.

Sumanto meminta agar kebijakan tersebut dilaksanakan secara serius dan penuh tanggung jawab. Kebijakan itu pun diharap dilaksanakan secara disiplin. Jangan sampai kebijakan untuk menghemat BBM tersebut mengorbankan pelayanan masyarakat.

”Harus dilaksanakan dengan serius dan tetap ada pengawasannya agar efektif. Salah satunya melalui presensi secara daring agar kinerja bisa tetap dipantau. Saya lihat untuk sektor pelayanan publik juga harus tetap hadir, ini sudah cukup bagus,” ujar poltisi PDIP itu.

berdasarkan evaluasi hari pertama WFH, Sumanto melihat, kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan maksimal.

Ia mengharapkan seluruh aparatur pemerintah dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan disiplin agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Di samping itu, ia juga menyoroti imbauan penggunaan sepeda, berjalan kaki, atau menggunakan angkutan umum bagi sebagian ASN saat bekerja. Menurutnya, kebijakan itu juga sebagai upaya mendorong gaya hidup sehat.

Sumanto mengakui hingga saat ini masih menggunakan mobil saat beraktivitas. Namun ke depan, ia tak menutup kemungkinan akan berjalan kaki menuju ke kantornya di Gedung Berlian DPRD Jateng.

”Kemarin saya masih naik mobil. Nanti kalau sudah terbiasa, jalan kaki juga lebih baik karena memang lokasinya dekat,” katanya.

Ketua DPRD Jateng Sumanto. (Murianews/DPRD Jateng)

Sebelumnya Sekda Jateng Sumarno mengatakan, sesuai edaran pemerintah pusat, pelaksanaan WFH di lingkungan Pemprov ditetapkan setiap hari Jumat. Pemilihan hari Jumat dinilai lebih fleksibel karena waktu kerja yang relatif lebih pendek.

Namun Sumarno menegaskan tidak semua ASN dapat menjalankan WFH. Hal ini karena cakupan pekerjaan pada pemerintah daerah sangat luas.

”Seperti kami di Pemprov ini kan dari bayi lahir sampai orang meninggal itu kami urusi semua sehingga instrumennya tentu saja banyak yang harus kami siapkan,” terang Sumarno.

Ia menyebut, dalam SE Mendagri telah diatur klasifikasi pekerjaan yang dapat dan tidak dapat berjalan secara daring atau WFH.